PERATURAN SHOW

SE-36/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016

PER-24/PB/2016

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016

SE-34/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III TA 2016

PER-21/PB/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan UAT atas Sistem Interkoneksi dalam rangka Penyaluran Gaji Melalui Rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat

SE-31/PB/2016

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

SE-29/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II TA 2016

SE-24/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II TA 2016

SE-27/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap II TA 2016

SE-23/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap II TA 2016

SE-22/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2016

SE-21/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I TA 2016

SE-17/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2016

SE-19/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap I Tahun Anggaran 2016

SE-18/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap I Tahun Anggaran 2016

SE-16/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap I Tahun Anggaran 2016

SE-13/PB/2016

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama

SE-10/PB/2016

Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan

PER-15/PB/2016

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

SE-8/PB/2016

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

SE-6/PB/2016

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SE-5/PB/2016

Pelaksanaan Perpres Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman

PER-3/PB/2016

Petunjuk Pencairan, Pembebanan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus

SE-51/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap VI Tahun Anggaran 2015

SE-46/PB/2015


Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2015

SE-47/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2015

SE-43/PB/2015


Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap V TA 2015

PER-25/PB/2015
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

SE-41/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap IV Tahun Anggaran 2015

SE-38/PB/2015


Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap IV TA 2015

PER-24/PB/2015
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015

SE-35/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkup Kementerian Agama Tahap III Tahun Anggaran 2015

S-7712/PB/2015

Gangguan Akses ke Sistem MPN G1

164/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

PENG-2/MK.5/2015

Bank Umum yang Menjadi Mitra Pemerintah dalam Pengelolaan Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan dan Rekening Lainnya Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

SE-32/PB/2015

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap II Tahun Anggaran 2015, dapat diunduh disini

KEP-229/PB/2015

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, dapat diunduh disini

SE-31/PB/2015

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2015, dapat diunduh disini

SE-30/PB/2015

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran PNBP DPKKTKI di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I Tahun Anggaran 2015, dapat diunduh disini

177/PMK.05/2015   

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke-13 Dalam TA 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, dapat diunduh disini

SE-19/PB/2015   

Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diunduh disini

SE-17/PB/2015    

Uang Lauk Pauk Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesa Mulai Tahun Anggaran 2015, dapat diunduh disini

S-4162/PB/2015   

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Negara/Lembaga, dapat diunduh disini   

PER-6/PB/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dari KPPN kepada Satuan Kerja dan Tata Cara Pengajuan SPM Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dapat diunduh disini

KEGIATAN KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT

rakor juni peresmian museum Seminar Kebijakan Fiskal dan perkembangan ekonomi terkini asistensi KPPN Purwakarta kunjungan wamen Pelantikan Duta Akrual 8 3 4

Pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah

Soft Launching Museum Perbendaharaan

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini

Asistensi Pada KPPN Purwakarta

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Bersama Gubernur Jawa Barat Pada Acara Rapat Koordinasi Obligasi Daerah di Gedung Dwi Warna

Pelantikan Duta Akrual lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna sebagai rangkaian kegiatan Bandung Historical Study Games, memeriahkan Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60

Jalan Santai bersama Pegawai KPPN Bogor di Kebun Raya Bogor

Jalan Santai di KPPN Garut

  • Bank Indonesia (BI) menargetkan uang dengan seri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diedarkan di akhir 2016 dalam pecahan mulai dari Rp2.000 sampai Rp50.000. "Kami akan mulai edarkan, targetnya kira-kira akhir ...

  • Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Jumat (24/6), setelah Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa dalam sebuah referendum bersejarah.Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang ...

 

SE-36/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016

PER-24/PB/2016

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016

SE-34/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III TA 2016

PER-21/PB/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan UAT atas Sistem Interkoneksi dalam rangka Penyaluran Gaji Melalui Rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat

SE-31/PB/2016

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

SE-29/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II TA 2016

SE-24/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II TA 2016

SE-27/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap II TA 2016

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround