Ringkasan Tata Cara Revisi Anggaran Yang Menjadi Wewenang Kanwil DJPB

Berikut ini kami sampaikan ringkasan tata cara revisi anggaran yang pengesahannya menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan :

Kategori Revisi dan Jenis Revisi :

  1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja, termasuk pergeseran rincian anggaran belanja. Khusus untuk : 1). Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. 2). Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP diatas pagu APBN untuk Satker BLU. (Penambahan dan pengurangan pagu DIPA selain 2 hal tersebut, pengesahan revisinya merupakan kewenangan Ditjen Anggaran).
  2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, yaitu khusus untuk : 1). Pergeseran dalam satu keluaran, 1 kegiatan, dan 1 satker (yang mengakibatkan perubahan DIPA Petikan). 2). Pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, dan 1 satker. 3). Pergeseran antar kegiatan dalam 1 satker (diajukan oleh Eselon 1).
  3. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, yang meliputi : 1). Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama. 2). Ralat kode KPPN. 3). Perubahan nomenklatur BA dan/atau Satker sepanjang kode tetap. 4). Ralat kode nomer register PHLN/PHDN. 5). Ralat kode kewenangan. 6). Ralat kode lokasi. 7). Ralat cara penarikan PHLN/PHDN. 6). Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR dengan Pemerintah.

Teknis Revisi DIPA :

  1. Satker harus mendownload ADK Revisi DIPA terakhir dari DJA melalui http://www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id. Usename dan password untuk akses ke website tersebut ada di Eselon 1 masing-masing. Apabila Username dan Password tidak ada di Eselon 1, Satker silahkan mendaftar ke DJA melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sebutkan kode dan nama satkernya. Apabila satker tidak berhasil download, dapat menghubungi FO Kanwil DJPB Jabar untuk dibantu.
  2. Restore ADK hasil download tersebut ke aplikasi RKAKL (yang di-cecklist : history).
  3. Melakukan perubahan/pergeseran melalui menu form belanja.
  4. Cetak Matriks perubahan (semula-menjadi) melalui aplikasi RKAKL.
  5. Validasi data. Apabila proses validasi gagal, berarti terdapat kesalahan. Biasanya kesalahan terjadi karena rencana penarikan tidak sama dengan perubahan yang dilakukan. Lakukan penyesuaian rencana penarikan dan validasi ulang.
  6. Kirim data ke DJA (pada menu SPAN).

Berkas yang dilampirkan :

  1. Surat usulan revisi anggaran.
  2. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM)
  3. Matriks perubahan (semula-menjadi)
  4. ADK Revisi

Format surat ada di lampiran PMK No. 32/PMK.02/2013.

Disclaimer : Artikel ini bukan merupakan pernyataan resmi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, melainkan hanya inisiatif dari penulis selaku salah satu kontributor website. Artikel tersebut ditulis berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 32/PMK.02/2013. Apabila terdapat kesalahan pada artikel, hal itu semata-mata  karena keterbatasan penulis.

Comments   

 
0 #6 Udin 2013-10-19 03:23
Penambahan output baru harus mendapat persetujuan dari Ditjen Perbendaharaan.
Quote
 
 
+2 #5 Yardin 2013-09-12 07:00
Kalau ada revisi penambahan output / keluaran (baru) dalam DIPA Petikan BLU dengan pagu tetap (pergeseran antara output yang ada di dipa ke output baru), apakah bisa dilakukan revisinya di Kanwil DJPB Jabar
Quote
 
 
0 #4 Udin 2013-08-23 14:15
Revisi pengurangan volumen menjadi wewenang DJA. Kalau penambahan volume, baru ke Kanwil.
Quote
 
 
0 #3 khansa 2013-07-22 03:24
klo melakukan revisi mengubah output, dalam hal ini outputnya berkurang misal rehab rudin dari 6 unit jadi 3 unit msih kah kewenangan kanwil???
Quote
 
 
+1 #2 Udin 2013-04-28 13:35
ADK Revisi sudah terkirim secara oromatis lewat RKAKLDIPA Online, silahkan kunjungi www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id
Quote
 
 
0 #1 amin 2013-04-25 16:57
kapan bisa diambil adk revisi dipa ke 2 penghapusan tanda blokir
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT

rakor juni peresmian museum Seminar Kebijakan Fiskal dan perkembangan ekonomi terkini asistensi KPPN Purwakarta kunjungan wamen Pelantikan Duta Akrual 8 3 4

Pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah

Soft Launching Museum Perbendaharaan

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini

Asistensi Pada KPPN Purwakarta

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Bersama Gubernur Jawa Barat Pada Acara Rapat Koordinasi Obligasi Daerah di Gedung Dwi Warna

Pelantikan Duta Akrual lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna sebagai rangkaian kegiatan Bandung Historical Study Games, memeriahkan Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60

Jalan Santai bersama Pegawai KPPN Bogor di Kebun Raya Bogor

Jalan Santai di KPPN Garut

  • Bank Indonesia (BI) menargetkan uang dengan seri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diedarkan di akhir 2016 dalam pecahan mulai dari Rp2.000 sampai Rp50.000. "Kami akan mulai edarkan, targetnya kira-kira akhir ...

  • Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Jumat (24/6), setelah Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa dalam sebuah referendum bersejarah.Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang ...

 

SE-36/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016

PER-24/PB/2016

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016

SE-34/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III TA 2016

PER-21/PB/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan UAT atas Sistem Interkoneksi dalam rangka Penyaluran Gaji Melalui Rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat

SE-31/PB/2016

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

SE-29/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II TA 2016

SE-24/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II TA 2016

SE-27/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap II TA 2016

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround