Ringkasan Tata Cara Revisi Anggaran Yang Menjadi Wewenang Kanwil DJPB

Berikut ini kami sampaikan ringkasan tata cara revisi anggaran yang pengesahannya menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan :

Kategori Revisi dan Jenis Revisi :

  1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja, termasuk pergeseran rincian anggaran belanja. Khusus untuk : 1). Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. 2). Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP diatas pagu APBN untuk Satker BLU. (Penambahan dan pengurangan pagu DIPA selain 2 hal tersebut, pengesahan revisinya merupakan kewenangan Ditjen Anggaran).
  2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, yaitu khusus untuk : 1). Pergeseran dalam satu keluaran, 1 kegiatan, dan 1 satker (yang mengakibatkan perubahan DIPA Petikan). 2). Pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, dan 1 satker. 3). Pergeseran antar kegiatan dalam 1 satker (diajukan oleh Eselon 1).
  3. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, yang meliputi : 1). Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama. 2). Ralat kode KPPN. 3). Perubahan nomenklatur BA dan/atau Satker sepanjang kode tetap. 4). Ralat kode nomer register PHLN/PHDN. 5). Ralat kode kewenangan. 6). Ralat kode lokasi. 7). Ralat cara penarikan PHLN/PHDN. 6). Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR dengan Pemerintah.

Teknis Revisi DIPA :

  1. Satker harus mendownload ADK Revisi DIPA terakhir dari DJA melalui http://www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id. Usename dan password untuk akses ke website tersebut ada di Eselon 1 masing-masing. Apabila Username dan Password tidak ada di Eselon 1, Satker silahkan mendaftar ke DJA melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sebutkan kode dan nama satkernya. Apabila satker tidak berhasil download, dapat menghubungi FO Kanwil DJPB Jabar untuk dibantu.
  2. Restore ADK hasil download tersebut ke aplikasi RKAKL (yang di-cecklist : history).
  3. Melakukan perubahan/pergeseran melalui menu form belanja.
  4. Cetak Matriks perubahan (semula-menjadi) melalui aplikasi RKAKL.
  5. Validasi data. Apabila proses validasi gagal, berarti terdapat kesalahan. Biasanya kesalahan terjadi karena rencana penarikan tidak sama dengan perubahan yang dilakukan. Lakukan penyesuaian rencana penarikan dan validasi ulang.
  6. Kirim data ke DJA (pada menu SPAN).

Berkas yang dilampirkan :

  1. Surat usulan revisi anggaran.
  2. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM)
  3. Matriks perubahan (semula-menjadi)
  4. ADK Revisi

Format surat ada di lampiran PMK No. 32/PMK.02/2013.

Disclaimer : Artikel ini bukan merupakan pernyataan resmi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, melainkan hanya inisiatif dari penulis selaku salah satu kontributor website. Artikel tersebut ditulis berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 32/PMK.02/2013. Apabila terdapat kesalahan pada artikel, hal itu semata-mata  karena keterbatasan penulis.

Comments   

 
0 #6 Udin 2013-10-19 03:23
Penambahan output baru harus mendapat persetujuan dari Ditjen Perbendaharaan.
Quote
 
 
+2 #5 Yardin 2013-09-12 07:00
Kalau ada revisi penambahan output / keluaran (baru) dalam DIPA Petikan BLU dengan pagu tetap (pergeseran antara output yang ada di dipa ke output baru), apakah bisa dilakukan revisinya di Kanwil DJPB Jabar
Quote
 
 
0 #4 Udin 2013-08-23 14:15
Revisi pengurangan volumen menjadi wewenang DJA. Kalau penambahan volume, baru ke Kanwil.
Quote
 
 
0 #3 khansa 2013-07-22 03:24
klo melakukan revisi mengubah output, dalam hal ini outputnya berkurang misal rehab rudin dari 6 unit jadi 3 unit msih kah kewenangan kanwil???
Quote
 
 
+1 #2 Udin 2013-04-28 13:35
ADK Revisi sudah terkirim secara oromatis lewat RKAKLDIPA Online, silahkan kunjungi www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id
Quote
 
 
0 #1 amin 2013-04-25 16:57
kapan bisa diambil adk revisi dipa ke 2 penghapusan tanda blokir
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Seminar Kebijakan Fiskal dan perkembangan ekonomi terkini asistensi KPPN Purwakarta kunjungan wamen Pelantikan Duta Akrual 8 1 2 3 4 5 6 7 IMG_5919

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini

Asistensi Pada KPPN Purwakarta

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Bersama Gubernur Jawa Barat Pada Acara Rapat Koordinasi Obligasi Daerah di Gedung Dwi Warna

Pelantikan Duta Akrual lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna sebagai rangkaian kegiatan Bandung Historical Study Games, memeriahkan Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60

Penanaman Pohon di Kebun Raya Bogor oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Pembukaan Bimbingan Teknis Aplikasi SAS, MPN-G2, dan DPP 2015

Jalan Santai bersama Pegawai KPPN Bogor di Kebun Raya Bogor

Jalan Santai di KPPN Garut

Dendang Senja Dwi Warna Bidang PAPK

Capacity Building, Putri Gunung Lembang.

Paintball pada Capacity Building

SE-51/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap VI Tahun Anggaran 2015

SE-46/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2015

SE-47/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2015

SE-43/PB/2015
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap V TA 2015

  • Pemerintah berencana menurunkan bunga kredit pinjaman menjadi tujuh persen pada 2017 supaya mempermudah pelaku usaha mendapatkan bantuan dana modal dari perbankan untuk menjalankan usaha."Sekarang ini bunga kita tertinggi di ...

  • Nilai transaksi uang elektronik hingga akhir 2015 mencapai Rp5,2 triliun, meningkat dibandingkan posisi pada September lalu Rp4,3 triliun. "Pada 2009, transaksi uang elektronik sekitar Rp520 miliar. Sekarang transaksi ...

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround