Ringkasan Tata Cara Revisi Anggaran Yang Menjadi Wewenang Kanwil DJPB

Berikut ini kami sampaikan ringkasan tata cara revisi anggaran yang pengesahannya menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan :

Kategori Revisi dan Jenis Revisi :

  1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja, termasuk pergeseran rincian anggaran belanja. Khusus untuk : 1). Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. 2). Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP diatas pagu APBN untuk Satker BLU. (Penambahan dan pengurangan pagu DIPA selain 2 hal tersebut, pengesahan revisinya merupakan kewenangan Ditjen Anggaran).
  2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, yaitu khusus untuk : 1). Pergeseran dalam satu keluaran, 1 kegiatan, dan 1 satker (yang mengakibatkan perubahan DIPA Petikan). 2). Pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, dan 1 satker. 3). Pergeseran antar kegiatan dalam 1 satker (diajukan oleh Eselon 1).
  3. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, yang meliputi : 1). Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama. 2). Ralat kode KPPN. 3). Perubahan nomenklatur BA dan/atau Satker sepanjang kode tetap. 4). Ralat kode nomer register PHLN/PHDN. 5). Ralat kode kewenangan. 6). Ralat kode lokasi. 7). Ralat cara penarikan PHLN/PHDN. 6). Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR dengan Pemerintah.

Teknis Revisi DIPA :

  1. Satker harus mendownload ADK Revisi DIPA terakhir dari DJA melalui http://www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id. Usename dan password untuk akses ke website tersebut ada di Eselon 1 masing-masing. Apabila Username dan Password tidak ada di Eselon 1, Satker silahkan mendaftar ke DJA melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sebutkan kode dan nama satkernya. Apabila satker tidak berhasil download, dapat menghubungi FO Kanwil DJPB Jabar untuk dibantu.
  2. Restore ADK hasil download tersebut ke aplikasi RKAKL (yang di-cecklist : history).
  3. Melakukan perubahan/pergeseran melalui menu form belanja.
  4. Cetak Matriks perubahan (semula-menjadi) melalui aplikasi RKAKL.
  5. Validasi data. Apabila proses validasi gagal, berarti terdapat kesalahan. Biasanya kesalahan terjadi karena rencana penarikan tidak sama dengan perubahan yang dilakukan. Lakukan penyesuaian rencana penarikan dan validasi ulang.
  6. Kirim data ke DJA (pada menu SPAN).

Berkas yang dilampirkan :

  1. Surat usulan revisi anggaran.
  2. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM)
  3. Matriks perubahan (semula-menjadi)
  4. ADK Revisi

Format surat ada di lampiran PMK No. 32/PMK.02/2013.

Disclaimer : Artikel ini bukan merupakan pernyataan resmi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, melainkan hanya inisiatif dari penulis selaku salah satu kontributor website. Artikel tersebut ditulis berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 32/PMK.02/2013. Apabila terdapat kesalahan pada artikel, hal itu semata-mata  karena keterbatasan penulis.

Comments   

 
0 #6 Udin 2013-10-19 03:23
Penambahan output baru harus mendapat persetujuan dari Ditjen Perbendaharaan.
Quote
 
 
+2 #5 Yardin 2013-09-12 07:00
Kalau ada revisi penambahan output / keluaran (baru) dalam DIPA Petikan BLU dengan pagu tetap (pergeseran antara output yang ada di dipa ke output baru), apakah bisa dilakukan revisinya di Kanwil DJPB Jabar
Quote
 
 
0 #4 Udin 2013-08-23 14:15
Revisi pengurangan volumen menjadi wewenang DJA. Kalau penambahan volume, baru ke Kanwil.
Quote
 
 
0 #3 khansa 2013-07-22 03:24
klo melakukan revisi mengubah output, dalam hal ini outputnya berkurang misal rehab rudin dari 6 unit jadi 3 unit msih kah kewenangan kanwil???
Quote
 
 
+1 #2 Udin 2013-04-28 13:35
ADK Revisi sudah terkirim secara oromatis lewat RKAKLDIPA Online, silahkan kunjungi www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id
Quote
 
 
0 #1 amin 2013-04-25 16:57
kapan bisa diambil adk revisi dipa ke 2 penghapusan tanda blokir
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT

rakor juni peresmian museum Seminar Kebijakan Fiskal dan perkembangan ekonomi terkini asistensi KPPN Purwakarta kunjungan wamen Pelantikan Duta Akrual 8 3 4

Pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah

Soft Launching Museum Perbendaharaan

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini

Asistensi Pada KPPN Purwakarta

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Bersama Gubernur Jawa Barat Pada Acara Rapat Koordinasi Obligasi Daerah di Gedung Dwi Warna

Pelantikan Duta Akrual lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna sebagai rangkaian kegiatan Bandung Historical Study Games, memeriahkan Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60

Jalan Santai bersama Pegawai KPPN Bogor di Kebun Raya Bogor

Jalan Santai di KPPN Garut

  • Realisasi penerimaan pajak yang rendah membuat jumlah utang luar negeri pemerintah terus meningkat hingga triwulan II 2016, namun jumlah utang tersebut masih dalam batas aman, kata pejabat Bank Indonesia. Kepala Departemen ...

  • Masih lambatnya pertumbuhan tahunan utang luar negeri swasta diduga karena pemulihan permintaan eskpor belum signifikan sehingga dunia usaha tidak memerlukan alternatif pendanaan untuk memperluas produksi, kata pejabat Bank ...

 

PER-31/PB/2016

Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

SE-47/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi Tahap IV TA 2016

KEP-428/PB/2016

Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPBN

109/PMK.05/2016

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

SE-39/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III TA 2016

97/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara

98/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

99/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

96/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

SE-36/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016

PER-24/PB/2016

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround