Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA TA. 2013

Setelah lama ditunggu-tunggu oleh satker, akhirnya Sosialisasi Revisi Anggaran 2013 digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 April 2013. Bertempat di Hotel Horison Bandung, Sosialisasi Revisi Anggaran 2013 tersebut diikuti oleh 450 peserta dari 225 satker lingkup KPPN Bandung I, KPPN Bandung II, dan KPPN Sumedang tersebut berjalan dengan baik dan mendapat atensi yang sangat baik dari para peserta. Berdasarkan daftar hadir dan kondisi Krakatau Hall Room di Hotel Horison yang dipenuhi oleh para peserta menandakan bahwa acara ini memang benar-benar diharapkan oleh satuan kerja.

Adanya perubahan sistem yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2012 menyebabkan penyusunan peraturan dan aplikasi revisi 2013 membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga pelaksanaan revisi anggaran di Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi tertunda sampai tiga bulan dan baru pada awal Triwulan II 2013 revisi anggaran bisa dilaksanakan secara penuh di Ditjen Anggaran dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sosialisasi direncanakan akan digelar di lima kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Bandung pada tanggal 16 April 2013, Bogor tanggal 23 April 2013, Karawang tanggal 25 April 2013, Garut tanggal 30 April 2013, dan di Cirebon pada tanggal 2 Mei 2013.

Mengawali penyelenggaraan sosialisasi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selalu keynote speech memberikan kata pengantar yang menekankan kembali pembagian wewenang dalam pengelolaan kauangan negara. Pembagian tugas dan wewenang antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri/Lembaga selaku Chief Operasional Officer (COO) menjadi stressing point yang disampaikan kepada para peserta sosialisasi yang terdiri dari para KPA, PPK, dan petugas operator komputer tersebut. Pemahaman tentang pembagian wewenang dalam pengelolaan keuangan memang perlu terus diingatkan kepada satuan kerja dan juga para aparat penegak hukum, mengingat akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus penyimpangan pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang dikait-kaitkan dengan KPPN dan Ditjen Perbendaharaan, padahal pada tahap operasional di lapangan, penggunaan dana sepenuhnya menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Materi sosialisasi yang disampaikan secara berturut-turut adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2013 oleh Bpk. Moh Nano Suhasno (Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran), Peraturan Dirjen Perbendaraan No. 12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bagian Tugas Ditjen Perbendaharaan oleh Bpk. Agus Mirsatya (Kepala Seksi PA.D), dan diakhirii dengan materi Aplikasi Revisi DIPA 2013 dan Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 yang disampaikan oleh Bpk. Hidayat Mulyana (Supervisor Aplikasi Bidang PA).

Dengan dipandu oleh Kepala Seksi PA.A, Juni Dearmanita Damanik, selaku moderator, jalannya sosialisasi berjalan dengan lancar. Antusiasme para peserta sosialisasi juga nampak cukup tinggi, yang ditunjukkan dari perhatian para peserta yang tetap terjaga sampai dengan acara selesai pada pukul 12:30 WIB. Beberapa pertanyaan yang diajukan para peserta pada sesi tanya jawab antara lain seputar kewenangan revisi POK, implikasi penambahan akun baru untuk perjalan dinas dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota terhadap SPM dan SP2D yang telah diterbitkan, serta permasalahan-permasalahan lain dalam pengoperasian aplikasi RKAKL-DIPA 2013.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan satker yang memerlukan konsultasi dan bantuan teknis dalam hal pengajuan usulan pengesahan revisi anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah mengaktifkan layanan SMS Center di Nomor 0811 2000 939 pada jam kerja. Pemilihan sarana SMS Center ini dilakukan karena dinilai lebih mudah diakses oleh seluruh petugas satker. Sampai dengan berita ini diturunkan, banyak sekali satker yang telah memanfaatkan layanan SMS center ini untuk mendapatkan informasi dan solusi permasalahan yang dihadapi.     

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT

rakor juni peresmian museum Seminar Kebijakan Fiskal dan perkembangan ekonomi terkini asistensi KPPN Purwakarta kunjungan wamen Pelantikan Duta Akrual 8 3 4

Pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah

Soft Launching Museum Perbendaharaan

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini

Asistensi Pada KPPN Purwakarta

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Bersama Gubernur Jawa Barat Pada Acara Rapat Koordinasi Obligasi Daerah di Gedung Dwi Warna

Pelantikan Duta Akrual lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna sebagai rangkaian kegiatan Bandung Historical Study Games, memeriahkan Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60

Jalan Santai bersama Pegawai KPPN Bogor di Kebun Raya Bogor

Jalan Santai di KPPN Garut

  • Realisasi penerimaan pajak yang rendah membuat jumlah utang luar negeri pemerintah terus meningkat hingga triwulan II 2016, namun jumlah utang tersebut masih dalam batas aman, kata pejabat Bank Indonesia. Kepala Departemen ...

  • Masih lambatnya pertumbuhan tahunan utang luar negeri swasta diduga karena pemulihan permintaan eskpor belum signifikan sehingga dunia usaha tidak memerlukan alternatif pendanaan untuk memperluas produksi, kata pejabat Bank ...

 

PER-31/PB/2016

Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

SE-47/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi Tahap IV TA 2016

KEP-428/PB/2016

Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPBN

109/PMK.05/2016

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

SE-39/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III TA 2016

97/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara

98/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

99/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

96/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

SE-36/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016

PER-24/PB/2016

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround