Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA TA. 2013

Setelah lama ditunggu-tunggu oleh satker, akhirnya Sosialisasi Revisi Anggaran 2013 digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 April 2013. Bertempat di Hotel Horison Bandung, Sosialisasi Revisi Anggaran 2013 tersebut diikuti oleh 450 peserta dari 225 satker lingkup KPPN Bandung I, KPPN Bandung II, dan KPPN Sumedang tersebut berjalan dengan baik dan mendapat atensi yang sangat baik dari para peserta. Berdasarkan daftar hadir dan kondisi Krakatau Hall Room di Hotel Horison yang dipenuhi oleh para peserta menandakan bahwa acara ini memang benar-benar diharapkan oleh satuan kerja.

Adanya perubahan sistem yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2012 menyebabkan penyusunan peraturan dan aplikasi revisi 2013 membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga pelaksanaan revisi anggaran di Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi tertunda sampai tiga bulan dan baru pada awal Triwulan II 2013 revisi anggaran bisa dilaksanakan secara penuh di Ditjen Anggaran dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sosialisasi direncanakan akan digelar di lima kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Bandung pada tanggal 16 April 2013, Bogor tanggal 23 April 2013, Karawang tanggal 25 April 2013, Garut tanggal 30 April 2013, dan di Cirebon pada tanggal 2 Mei 2013.

Mengawali penyelenggaraan sosialisasi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selalu keynote speech memberikan kata pengantar yang menekankan kembali pembagian wewenang dalam pengelolaan kauangan negara. Pembagian tugas dan wewenang antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri/Lembaga selaku Chief Operasional Officer (COO) menjadi stressing point yang disampaikan kepada para peserta sosialisasi yang terdiri dari para KPA, PPK, dan petugas operator komputer tersebut. Pemahaman tentang pembagian wewenang dalam pengelolaan keuangan memang perlu terus diingatkan kepada satuan kerja dan juga para aparat penegak hukum, mengingat akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus penyimpangan pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang dikait-kaitkan dengan KPPN dan Ditjen Perbendaharaan, padahal pada tahap operasional di lapangan, penggunaan dana sepenuhnya menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Materi sosialisasi yang disampaikan secara berturut-turut adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2013 oleh Bpk. Moh Nano Suhasno (Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran), Peraturan Dirjen Perbendaraan No. 12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bagian Tugas Ditjen Perbendaharaan oleh Bpk. Agus Mirsatya (Kepala Seksi PA.D), dan diakhirii dengan materi Aplikasi Revisi DIPA 2013 dan Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 yang disampaikan oleh Bpk. Hidayat Mulyana (Supervisor Aplikasi Bidang PA).

Dengan dipandu oleh Kepala Seksi PA.A, Juni Dearmanita Damanik, selaku moderator, jalannya sosialisasi berjalan dengan lancar. Antusiasme para peserta sosialisasi juga nampak cukup tinggi, yang ditunjukkan dari perhatian para peserta yang tetap terjaga sampai dengan acara selesai pada pukul 12:30 WIB. Beberapa pertanyaan yang diajukan para peserta pada sesi tanya jawab antara lain seputar kewenangan revisi POK, implikasi penambahan akun baru untuk perjalan dinas dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota terhadap SPM dan SP2D yang telah diterbitkan, serta permasalahan-permasalahan lain dalam pengoperasian aplikasi RKAKL-DIPA 2013.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan satker yang memerlukan konsultasi dan bantuan teknis dalam hal pengajuan usulan pengesahan revisi anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah mengaktifkan layanan SMS Center di Nomor 0811 2000 939 pada jam kerja. Pemilihan sarana SMS Center ini dilakukan karena dinilai lebih mudah diakses oleh seluruh petugas satker. Sampai dengan berita ini diturunkan, banyak sekali satker yang telah memanfaatkan layanan SMS center ini untuk mendapatkan informasi dan solusi permasalahan yang dihadapi.     

Add comment


Security code
Refresh

Pelantikan Duta Akrual 8 1 2 3 4 5 6 7 IMG_5919

Pelantikan Duta Akrual lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna sebagai rangkaian kegiatan Bandung Historical Study Games, memeriahkan Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60

Penanaman Pohon di Kebun Raya Bogor oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Pembukaan Bimbingan Teknis Aplikasi SAS, MPN-G2, dan DPP 2015

Jalan Santai bersama Pegawai KPPN Bogor di Kebun Raya Bogor

Jalan Santai di KPPN Garut

Dendang Senja Dwi Warna Bidang PAPK

Capacity Building, Putri Gunung Lembang.

Paintball pada Capacity Building

177/PMK.05/2015  

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke-13 Dalam TA 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, dapat diunduh disini

SE-19/PB/2015  

Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diunduh disini

SE-17/PB/2015    

Uang Lauk Pauk Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesa Mulai Tahun Anggaran 2015, dapat diunduh disini

S-4162/PB/2015   

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Negara/Lembaga, dapat diunduh disini   

PER-6/PB/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dari KPPN kepada Satuan Kerja dan Tata Cara Pengajuan SPM Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dapat diunduh disini

PMK No.212/PMK.05/2014

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2014 dalam implementasi SPAN  dapat diunduh disini

PMK-32/PMK.05/2014

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dapat dilihat disini.

PMK No. 7/PMK.02 Tahun 2014

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dapat diunduh disini.

  • Pasokan listrik masih menjadi persoalan penting bagi masyarakat desa-desa tertinggal di Indonesia, sehingga  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menggenjot program listrik ...

  • Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Panja dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia membahas mekanisme perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. "Misalnya di dalam perpanjangan, mekanisme ...

  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memetakan 12 wilayah yang potensial untuk pengembangan industri galangan kapal.Kedua belas wilayah tersebut adalah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa ...

MOTTO & JANJI LAYANAN

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround