NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN      

“Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Jawa Barat”

Bandung, 27September 2016 - Kementerian Keuangan menyelenggarakan seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini pada tanggal 27 September 2016 di Gedung Keuangan Negara Kementerian Keuangan, Provinsi Jawa Barat. Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) Tahun 2016 dan menjadi kegiatan bersama antara  Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini di Jawa Barat diwakili oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, BKF, Biro KLI  dan DJPK dengan mengundang Gubernur, Sekda, Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Barat, perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta dan Banten, Perwakilan Kementerian/Lembaga di Provinsi Jawa Barat, Akademisi, Pemimpin Redaksi Media Massa Lokal dan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta. Acara seminar diawali dengan Wecome Remarks dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid, beliau menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan memberikan wawasan dan informasi terkini mengenai  berbagai kebijakan yang dikeluarkan  Kementerian Keuangan diantaranya kebijakan fiskal, kebijakan transfer daerah maupun perkembangan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat, “Semoga kegiatan seminar ini mampu menyebarluaskan informasi kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini kepada Pemda, akademisi serta masyarakat luas sehingga tercipta harmonisasi fiskal di pusat dan di daerah”.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, beliau menyampaikan,“amnesti pajak dirancang untuk memperluas basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif guna meningkatkan tax ratio, sementara terkait kebijakan penangguhan transfer DAU beliau menekankan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga APBN tetap kredibel dan berkelanjutan”. Dalam kesempatan ini,  Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat juga hadir memberikan Keynote Speech. Gubernur menyatakan bahwa, “pertumbuhan ekonomi Jabar Tahun 2015 masih berada diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional namun belum tentu pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, oleh karena itu Pemprov Jabar berupaya agar pertumbuhan ekonomi Jabar adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bisa mendorong terciptanya pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran”.

Dalam acara inti,  dibahas tiga materi utama mengenai Tax Amnesty oleh Muh. Tunjung Nugroho (DJP), PMK 125 Tahun 2016 tentang Penangguhan Transfer DAU oleh Anwar Syahdat (DJPK) dan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jawa Barat oleh Dr. Ferry Hadiyanto, S.E., M.A. (UNPAD) dipandu oleh N.E. Fatimah (Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekjen Kemenkeu).

Harapanannya melalui seminar ini, Kementerian Keuangan dapat memperoleh feedback yang positif untuk merumuskan berbagai kebijakan fiskal yang akan datang dan masyarakat dapat berperan aktif bersama Pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kontributor : HarumWijayanti (Bidang PPA II)

KEGIATAN KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT

IMG_1895 Kunjungan Delegasi Malaysia edit capacity building 2016edit Penyerahan piagam penghargaan pegawai terbaik 2016 edit Penyerahan piagam penghargaan pembinaan terbaik semester I 2016edit Upacara 2016 edit rakor juni peresmian museum

Penilaian Kanwil Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2016 (19/09/2016)

Kunjungan Delegasi Malaysia terkait implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Kanwil DItjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat (29/08/2016) 

Capacity Building Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat di Hotel Putri Gunung Lembang (20/08/2016)

Penyerahan Penghargaan kepada Bpk. Dedy Kuswandi sebagai pegawai terbaik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (19/08/2016)

Penyerahan Penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat kepada Kepala KPPN Bandung I sebagai KPPN terbaik I dalam hasil Pembinaan Kanwil Semester I Tahun 2016 (19/08/2016)

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di GKN Bandung (17/08/2016) 

Pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah

Soft Launching Museum Perbendaharaan

  • Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menilai kenaikan harga minyak dunia yang terjadi karena keputusan OPEC untuk memangkas produksi, bisa mempengaruhi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ...

  • Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi dinilai terlalu sensitif untuk dibahas pada 2017, mengingat kodisi ekonomi domestik belum stabil dan masih derasnya tekanan terhadap perekonomian, kata seorang ...

 

 

PER-44/PB/2016

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016

SE-72/PB/2016

Petunjuk Teknis Penyesuaian Data Transaksi Penerimaan Negara yang Tervalidasi Oleh SPAN

SE-71/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VII TA 2016

PER-47/PB/2016

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SE-68/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap VI TA 2016

SE-69/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk Pelayanan Pendidikan Tahap IV TA 2016

S-989/MK.05/2016

Perpanjangan Jam Layanan Penyetoran Penerimaaan Negara Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Bank/Pos Persepsi

SE-67/PB/2016

Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No:SE-36/PB/2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran PNBP Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016

PP Nomor 38 Tahun 2016

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

PER-39/PB/2016

Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 Tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus

PENG-2/PB/2016 

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

PER-37/PB/2016

Petunjuk Teknis Setifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belnaja Negara

SE-57/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap IV TA 2016

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround