NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN      

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Daerah Berkoordinasi Mengawal Ketepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bandung, 28 Juli 2016 -Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah-langkah dalam mendukung implementasi SIKP  dengan berkoordinasi dan melakukan sosialisasi/pelatihan SIKP kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan KPPN di lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan tata kelola dan memberikan layanan informasi yang cepat, akurat dan terintegrasi dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sosialisasi  yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2016 bukan merupakan kegiatan pertama yang digelar oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, sebelumnya telah diselenggarakan pula pelatihan implementasi SIKP pada Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kota Bandung.  Bertempat di aula Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat,  sosialisasi  yang dihadiri sekitar 140 peserta  yang berasal  dari  Bagian Kerjasama/Tata Pemerintahan/Pemerintahan Umum Sekda  kabupaten/ Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi  UMKM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat serta KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Ibu Yuniar Yanuar Rasyid. Dalam sambutannyabeliau menyampaikan,  “UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian yang penting di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah bekerja sama dengan Perbankan dan lembaga penjamin memfasilitasi kesulitan di sektor permodalan untuk memastikan bahwa KUR memberikan multiple efek bagi pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha sehingga dalam proses penyalurannya harus tepat sasaran”.

Beliau menambahkan, “sebagai bagian dari realisasi dukungan pemerintah tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian No.8 Tahun 2015 ditetapkan penggunaan SIKP untuk menampung informasi KUR. Sistem ini dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan dalam bentuk aplikasi yang berbasis website yang akan menjadi data base tunggal yang dapat diakses oleh berbagai pihak terkait”. Menutup sambutannya, Ibu Yuniar, menyampaikan bahwa Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah, mengharapkan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Derah dalam menjamin kepastian pelaksanaan SIKP di daerah yang dituangkan dalam bentuk MoU, mengingat pentingnya peran SIKP dalam rangka mengawal ketepatan penyaluran KUR untuk kemajuan UMKM di masing-masing daerah.

Penyampaian materi sosialisasi dibagi kedalam 2 sesi yaitu sesi pertama disampaikan materi “Regulasi terkait KUR” dengan narasumber Kepala Bidang PPA II, Asri Isbandiyah Hadi, dan “Mekanisme Kerjasama Penggunaan SIKP” dengan narasumber Kepala Seski PPA II A, R.Hary Sutrasno, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, sedangkan sesi kedua disampaikan Paparan dan Praktek Aplikasi SIKP  dengan narasumber Kepala Seksi PPA II B, Dodik Hari Mulyono.

Para peserta sangat antusias dan berperan aktif mengikuti jalannya acara sosialisasi yang berlangsung hingga pukul 14.00 WIB. Sosialisasi yang diawali dengan pelaksanaan pretest diakhiri dengan pelaksanaan postest dan pengisian kuisioner sebagai bahan evaluasi bagi panitia terhadap pelaksanaan kegiatan.

Kontributor : Harum Wijayanti (Bidang PPA II)

 

KEGIATAN KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT

rakor juni peresmian museum Seminar Kebijakan Fiskal dan perkembangan ekonomi terkini asistensi KPPN Purwakarta kunjungan wamen Pelantikan Duta Akrual 8 3 4

Pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah

Soft Launching Museum Perbendaharaan

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini

Asistensi Pada KPPN Purwakarta

Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Bersama Gubernur Jawa Barat Pada Acara Rapat Koordinasi Obligasi Daerah di Gedung Dwi Warna

Pelantikan Duta Akrual lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwi Warna sebagai rangkaian kegiatan Bandung Historical Study Games, memeriahkan Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60

Jalan Santai bersama Pegawai KPPN Bogor di Kebun Raya Bogor

Jalan Santai di KPPN Garut

  • Realisasi penerimaan pajak yang rendah membuat jumlah utang luar negeri pemerintah terus meningkat hingga triwulan II 2016, namun jumlah utang tersebut masih dalam batas aman, kata pejabat Bank Indonesia. Kepala Departemen ...

  • Masih lambatnya pertumbuhan tahunan utang luar negeri swasta diduga karena pemulihan permintaan eskpor belum signifikan sehingga dunia usaha tidak memerlukan alternatif pendanaan untuk memperluas produksi, kata pejabat Bank ...

 

PER-31/PB/2016

Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

SE-47/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi Tahap IV TA 2016

KEP-428/PB/2016

Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPBN

109/PMK.05/2016

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

SE-39/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III TA 2016

97/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara

98/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

99/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

96/PMK.05/2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

SE-36/PB/2016

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016

PER-24/PB/2016

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround